BANDUNG, KOMPAS.TV - Larangan study tour yang dikeluarkan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, direspons beragam oleh berbagai pihak.
Di Bandung, ratusan sopir bus dan pelaku industri pariwisata berdemonstrasi di depan Gedung Sate.
Mereka menuntut pencabutan surat edaran terkait pelarangan study tour. Massa bahkan memblokade jalan dengan bus pariwisata.
Larangan study tour juga berimbas pada sepinya order. Di Bekasi, puluhan sopir di satu penyewaan bus pariwisata terpaksa menganggur.
Pengelola menyebut, penurunan omzet mencapai 40 hingga 60 persen. Mereka berharap Gubernur Jawa Barat mengevaluasi kebijakan larangan study tour karena mengancam kelangsungan bisnis.
Tapi larangan study tour ditanggapi berbeda oleh Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan. Dia tetap memperbolehkan study tour asal dilakukan dengan bertanggung jawab. Selain itu, kegiatan study tour tidak boleh dikaitkan dengan nilai akademik.
Meski ditentang banyak pihak, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, berkeras dengan kebijakannya.
Kata Dedi, dia tetap berkomitmen agar orang tua murid tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan di luar kebutuhan pendidikan.
Perbedaan kebijakan kepala daerah terkait study tour ditanggapi pengamat kebijakan publik Universitas Padjadjaran, Asep Sumaryana.
Kata dia, satu kebijakan harusnya ditanggapi sejalan. Jika tidak, akan berpotensi keretakan hubungan antar pemerintah.
Lalu, apakah kebijakan pelarangan study tour yang dikeluarkan Dedi Mulyadi sudah tepat? Atau ada hal-hal lain yang perlu dipertimbangkan?
Baca Juga Tak Ikut Dedi Mulyadi, Wali Kota Bandung Farhan Bolehkan Study Tour | BERUT di https://www.kompas.tv/regional/607296/tak-ikut-dedi-mulyadi-wali-kota-bandung-farhan-bolehkan-study-tour-berut
#dedimulyadi #studytour #sopirbus #bandung
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/regional/607380/respons-wali-kota-bandung-hingga-sopir-bus-soal-larangan-study-tour-dedi-mulyadi-sapa-pagi
